Candra Ibrahim

Suksesi RI 1 dan Demokrasi ala Indonesia

27 Oct 2008 Catatan Lepas

Sampai awal pekan ini, para wakil rakyat di DPR RI masih sibuk membahas RUU Pilpres. Puncaknya, Selasa 28 Oktober 2008, Pansus RUU Pilpres yang diketuai Ferry Mursyidan Baldan membawa persoalan ini ke Paripurna DPR RI. Ada tiga opsi yang mengerucut sebagai syarat penentuan capres, yakni pertama, 25 persen kursi, kedua, 20 persen kursi atau 20 persen suara, dan ketiga, 15 persen kursi atau 20 persen suara.

Menariknya, jauh-jauh hari, PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, dan PKS, sudah terang-terangan bakal mengusung kader mereka sendiri dalam Pilpres 2009 mendatang. PDI P tetap dengan ketua umumnya Megawati Soekarnoputri, Gerindra mencoba peruntungan Prabowo Subianto, dan Demokrat dengan incumbent, Susilo Bambang Yudhoyono, serta PKS yang hampir pasti menjagokan Ketua MPR Hidayat Nurwahid. Sejauh ini, Golkar masih malu-malu mencalonkan ketua umumnya, Muhammad Jusuf Kalla.

Begitulah riuh-rendah di negeri ini. Bahkan, hampir menyamai riuh-rendahnya dampak resesi global yang kini semakin membuat ciut para penyelenggara pemerintahan di berbagai belahan dunia itu. Tak kurang, “jualan” kampanye Pilpres Amerika yang bakal menentukan presiden pengganti George Bush, 4 November mendatang, juga mengangkat tema resesi ekonomi global.

Uniknya, di tanah air, gema Pemilu Legislatif seakan kalah nyaring dibanding Pilpres yang baru akan digelar pada triwulan ketiga 2009 mendatang. Padahal, Pemilu Legislatif sudah akan dihelat April 2009, lima bulan lebih cepat dibanding Pilpres.

Hal ini, seperti pernah diakui Sekjen DPP PKB HM Lukman Edy, di sela-sela acara pembekalan caleg dari PKB, belum lama ini di Batam.

“Saat ini, justru yang hangat dibicarakan adalah pilpres. Soal caleg, sudah tak begitu heboh lagi (dibicarakan). Kecuali nanti kalau sudah sampai sesaat sebelum pencoblosan dan tentu ketika penghitungan suara,” kata LE, sapaan Lukman Edy.

Lebih menariknya Pilpres dibanding Pemilu Legislatif, bisa dipahami. Sebab, Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensil, telah menempatkan seorang presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di eksekutif. Ini berbeda dengan kekuasaan yang dimiliki dua lembaga lainnya, yakni legislatif dan yudikatif yang lebih bersifat kolektif. Seorang presiden, sudah terlanjur ditahbiskan sebagai “seseorang dengan kekuasaan paling seksi” di negeri ini.

Setakat ini, selain beberapa nama di atas, masih banyak nama lain yang beredar sejak lama untuk didapuk ke kursi RI 1. Mereka, misalnya Sri Sultan Hamengkubuwono X, Amien Rais, Yusril Ihza Mahendra, Dien Syamsuddin, atau yang mencoba melalui jalur independen seperti mantan aktivis Fachjroel Rachman.

Namun, dari kacamata awam, saya melihat, sampai pada saatnya kelak, kursi presiden RI tetaplah masih akan dipegang oleh mereka yang beretnis Jawa. Bukan karena primordial semata, namun secara populasi, etnis tersebutlah yang dominan di tanah air. Bahkan, ketika seorang non-Jawa seperti BJ Habibie naik tahta pun dianggap sebagai ”kecelakaan” dalam sejarah kepemimpinan di Indonesia. Entah kebetulan atau tidak, Habibie memang tidak bertahan lama di kursi RI 1. Dia “dipaksa” harus tabik dari singgasananya.

Begitulah. Di tahun-tahun ke depan, sampai Indonesia “melek” secara demokrasi, seperti pernah disinyalir almarhum Nurcholish Madjid, bahwa reformasi di Indonesia baru akan kelihatan ujudnya dalam 20 tahun (sejak reformasi digulirkan tahun 1998), barulah Indonesia benar-benar dewasa dalam berpolitik. Artinya, saya menangkap, bisa saja ini berarti, barulah saat itu etnis non-Jawa bisa tampil di panggung kepemimpinan nasional, sepanjang dia benar-benar kapabel.

Bandingkan dengan Amerika. Negara yang demokrasinya sudah berusia ratusan tahun pun, bahkan tahun ini belum tentu senator Barrack Obama bisa mematahkan mitos bahwa orang kulit berwarna bisa menjadi Presiden Amerika Serikat. Inilah, setidaknya, yang dikhawatirkan oleh tim sukses Obama tentang perilaku responden kulit putih “yang tidak jujur” saat dilakukan jajak pendapat. Menang di polling, belum tentu di hasil akhirnya.

Kalaupun Obama kelak akhirnya terpilih, dan itu akan menjadi sejarah bagi Amerika –seorang Afro-Amerika menjadi presiden–, jika ditarik ke belakang, memang perlu ratusan tahun untuk mewujudkannya. Tentu tidak bisa serta merta disamakan dengan kondisi di Indonesia. Demografinya berbeda, budayanya pun berlainan. Namun paling tidak, untuk membuat agar pemilih “lebih rasional”, memerlukan banyak momentum dan waktu yang tidak sebentar.

Oleh sebab itu, hemat saya, di tahun-tahun “pertengahan reformasi”, 2009 ini, pun Indonesia belum akan dipimpin oleh etnis di luar Jawa. Untuk RI 1, belumlah, kecuali kalau berhasil ditemukan sebuah kombinasi yang “dapat diterima semua pihak”.

Kombinasi “yang dapat dierima semua pihak” inipun tak jauh-jauh dari “cita rasa” primordialisme tersebut. Istilahnya, inilah demokrasi “ala Indonesia”. Bisa presidennya dari Jawa dengan wapres non-Jawa, namun agak mustahil jika formasi itu dibalik: non-Jawa-Jawa. Maka, sesungguhnya, suksesi kepemimpinan nasional dua periode lagi, pun belum akan seramai di Amerika.
***