Candra Ibrahim

SOTK era Sani-Soerya

5 Oct 2010 Catatan TP

JIKA tidak ada aral melintang, hari ini, Selasa (5/10), “kabinet” HM Sani-HM Soerya Respationo akan dilantik. Ini setelah Plt Sekdaprov Suhajar Diantoro menyelesaikan “persoalan adiministrasinya” di Kemendagri. Sebab, menurut ketentuannya, seorang sekda, pada level manapun, adalah kepala Baperjakat, yang dalam teorinya mengepalai tim penilaian bagi pegawai negeri sipil, baik untuk kepentingan kenaikan pangkat, mutasi, maupun “penurunan pangkat/jabatan”. Artinya, setelah “nasib” Suhajar sudah jelas, barulah dia bertugas menilai pegawai yang akan dimutasi atau dilantik. Meskipun dalam kenyataannya, kepala daerah dan wakil kepala daerah ‘lah yang paling menentukan dalam menyusun SOTK dimaksud.

Sebagaimana diketahui, sebelum Pemilukada Kepri yang lalu, Sekdaprov saat itu, Eddy Wijaya, sudah mengundurkan diri. Oleh mantan Gubernur Ismeth Abdullah, Eddy diganti dengan Arifin sebagai Plt Sekdaprov Kepri. Kini, setelah Sani-Soerya terpilih, keduanya memilih Suhajar Diantoro untuk mengisi posisi tersebut. Selanjutnya, dapat diduga, Suhajar pula yang akan didefinitifkan sebagai Sekdaprov, meskipun masih harus “melaporkannya” kepada pimpinan DPRD Kepri, sesuai ketentuan.

Yang cukup menarik adalah, dari beberapa nama yang akan mengisi SOTK Pemprov Kepri ini, terdapat beberapa nama “dari luar” Pemprov Kepri. Sebut saja misalnya Azirwan SH, mantan Sekdakab Bintan. Staf Ahli Pemkab Bintan yang pernah tersandung kasus hutan di Bintan itu konon diplot untuk mengisi jabatan kepala Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID). Selain Azirwan, dari Bintan disebut-sebut terdapat nama Herizal Hood, abang kandung Huzrin Hood –tim sukses Sani-Soerya. Tiga pejabat Pemko Batam, seperti Kadishub Muramis, Kadispar Guntur Sakti, dan Sekwan Martin Maromon, juga disebut-sebut akan hijrah ke ibukota provinsi. Ketiganya dikabarkan ikut gerbong bersama Wagub Soerya. Di Pemprov, dua di antaranya akan menempati SKPD yang sama, sementara satunya kepala biro. Dari Karimun, ada nama Isdianto, adik kandung Gubernur HM Sani. Bahkan, pasangan balon Bupati Karimun, Dali-Doli juga disebut-sebut “akan disediakan tempat” jika seandainya kalah di Pemilukada Karimun, 5 Januari 2011 nanti. Sebagaimana diketahui, Doli adalah menantu Huzrin Hood.

Tentu saja, gerbong SOTK Kepri yang akan bergerak ini, akan banyak diisi ”wajah baru stok lama”. Sebab, para pejabat yang selama ini dikenal dekat dengan mantan Gubernur Ismeth Abdullah serta mereka yang berafiliasi ke mantan Cagub Aida Ismeth, dikabarkan akan “diistirahatkan”. Tentu tidak semua, sebab banyak juga di antara mereka yang sesungguhnya “terpaksa” mendukung Ismeth maupun Aida yang mencalonkan diri, karena posisi mereka saat itu adalah staf kepala daerah yang sedang berkuasa. Sehingga, sangat tidak fair jika kemudian mereka “dibuang” hanya karena alasan memihak kepada Ismeth maupun Aida. Sebab, sebagaimana diketahui, Gubernur Sani pun, pada dasarnya adalah pembantu Ismeth Abdullah di masa lalu. Kecuali jika kemampuan mereka memang dianggap kurang mumpuni.

Saya tentu tidak dalam kapasitas ingin mengeritik kebijakan Sani-Soerya, dalam melakukan mutasi dan pengisian SOTK kali ini. Sebab, hak prerogatif memang ada pada keduanya. Meskipun, dari berbagai informasi yang saya ketahui, ada juga beberapa pejabat yang hari ini akan dilantik merupakan kompromi politik di antara kedua pemimpin daerah tersebut. Secara UU, memang Sani adalah kepala daerah, namun jangan lupa, perahu yang telah mengantarkan pasangan itu ke kursi kekuasaan adalah “milik” Soerya sebagai ketua DPD PDI Perjuangan Kepri. Wajar saja jika kemudian Soerya merasa berhak menentukan figur yang akan didudukkan dalam SOTK baru itu. Inilah kompromi politik itu.

Hanya saja, seperti janji keduanya, siapapun yang akan dilantik hari ini, kita berharap, adalah mereka yang secara kepangkatan sudah mencukupi, dan yang lebih penting lagi adalah mereka yang memiliki kecakapan dan kemampuan. Istilahnya, para pejabat yang dilantik hari ini, jangan sampai “malu-maluin”, misalnya hanya berdasarkan kedekatan dengan kepala daerah maupun wakil kepala daerah semata. Pimpinan SKPD tentulah tidak boleh sembarangan orang, karena dia adalah pemimpin satuan kerja yang akan banyak bersinggungan dengan kebijakan kepala daerah yang sudah dituangkan dalam visi dan misi ketika kampanye dulu. Meskipun banyak juga “joke” di luar yang menyebutkan bahwa untuk menjadi pimpinan, tidak perlu pintar, yang penting adalah “pintar-pintar” serta “pintar memanfaatkan” orang-orang pintar –staf– di institusi mereka. Selamat dilantik, selamat bekerja, rakyat akan mengawasi kinerja Anda semua. ***

Catatan: tulisan ini sudah dimuat di TANJUNGPINANG POS, Selasa (5/10).