Candra Ibrahim

Senggarang yang Kesepian

18 May 2010 Catatan TP

PEKAN lalu, saya bersama seorang teman diundang ke DPRD Kota Tanjungpinang. Kami berdua didaulat menjadi narasumber dalam dialog antara DPRD Tanjungpinang dengan insan pers di Gedung DPRD Tanjungpinang yang berlokasi di Senggarang, sekitar 30 KM dari pusat kota. Rencananya, kegiatan ini akan menjadi agenda bulanan di gedung dewan tersebut. Tentu kali lain dengan mengundang berbagai narasumber dari berbagai latar belakang pula. Kebetulan, di perhelatan perdana itu, saya dan Ketua PWI Kepri Ramon Damora yang dihadirkan sebagai narasumber. Kami hanya sharing informasi dan pengalaman saja. Pimpinan dewan saat itu hadir semua, mulai dari Ketua Suparno, Wakil Ketua I Hoesnizar Hood, dan Wakil Ketua II RM Mansyur Razak. Cuma anggota DPRD yang hanya hadir sekitar belasan orang dari 25 anggota dewan.

Dialog ini semestinya berjalan seru dan interaktif. Pasalnya, selain dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Tanjungpinang, insan pers, juga disiarkan secara live oleh RRI Tanjungpinang. Maklum, stasiun televisi lokal, Indrasakti TV, belum on air di sana. Namun, apa daya, begitu sesi pertama selesai, tiba-tiba listrik padam. Ruangan yang tadinya sejuk karena pendingin ruangan, perlahan menjadi gerah. Maklumlah, cuaca akhir-akhir ini memang panas. Menurut BMKG, kondisi udara panas di Indonesia mencapai puncaknya pada Maret dan April dan akan terulang pada September-Oktober 2010. Saya mencoba menelpon seseorang setelah melihat audiens dan anggota dewan mulai mengipas-ngipas kegerahan. Dapat kabar bahwa listrik PLN Tanjungpinang saat itu tidak mati di sekitar KM 14, tak jauh dari Senggarang. Lha, ini kok di gedung dewan mati? Saya Tanya kiri-kanan, termasuk kepada Wakil Ketua II DPRD Tanjungpinang RM Mansyur Razak. Betapa terkejut saya mendengar penjelasannya.

“Kami belum pakai listrik PLN. Sekarang ada dua genset yang ditempatkan di atas bukit sana. Mungkin lagi bermasalah,” jelasnya di sela-sela dialog yang terhenti pagi menjelang siang itu.
Saya lihat para wakil ketua DPRD lainnya, sibuk menelpon. Mungkin menelpon urusan rumah tangga dewan minta genset dihidupkan kembali.

“Kami sudah mengusulkan kepada PLN agar gedung ini dan Kantor Wali Kota dialiri listrik. Tapi jawaban mereka, sama seperti terhadap masyarakat lainnya bahwa saat ini PLN masih defisit daya. Kami pun tak enak memaksakan kehendak, karena nanti bisa diprotes pula oleh masyarakat yang kondisinya sama,” kata Mansyur lagi. Kepasrahan tergambar di wajahnya.

Saya termenung mendengar penjelasan mantan Ketua DPD Partai Golkar Tanjungpinang itu. Saya kemudian membayangkan, bagaimana mungkin Senggarang dapat berkembang menjadi sebuah pusat pemerintahan jika listriknya saja tidak sampai ke sini? Untuk mencapai lokasi inipun harus menempuh perjalanan sekitar 30 KM dari pusat kota atau dari pelabuhan Sri Bintan Pura. Terus terang, ini pengetahuan baru bagi saya. Selama ini saya mengira bahwa dengan telah ditetapkannya Senggarang sebagai pusat pemerintahan Kota Tanjungpinang, berarti semua sarana dan faslitas sudah lengkap, termasuk yang sangat vital, yaitu listrik. Rupanya saya salah. Mungkin juga karena saya tak begitu mengikuti perkembangan Tanjungpinang.

Pulang dari Kantor DPRD, saya mencoba untuk lebih fokus melihat ke kiri-kanan jalan. Terasa lengang. Apalagi kalau malam, bisa dibayangkan kondisinya pasti seram melewati jalan tersebut. Sunyi-sepi, tanpa penerangan. Tapi begitulah pusat pemerintahan yang sejak beberapa tahun lalu dipindahkan dari sekitar tepi laut ke Senggarang tersebut. Memang, Pemko sudah mulai membangun jalan akses dari Tanjungpinang tembus langsung ke Senggarang. Artinya, tidak lagi melalui jalan lingkar yang memutar, masuk ke kilometer 14, baru masuk ke persimpangan menuju Senggarang dan Kampungbugis tersebut. Hanya saja, karena keterbatasan dana yang ada dalam APBD Pemko Tanjungpinang, jalan akses tersebut sampai sekarang belum selesai dan belum dapat dimanfaatkan.

Lucunya, soal pembangunan jalan akses berikut jembatan penghubung ini, ada juga cerita menarik yang saya peroleh di sana. Konon, pimpinan SKPD di Pemko Tanjungpinang ini termasuk kurang getol dalam memperjuangkan proyek yang sudah mereka usulkan ke DPRD. Istilahnya, jika usulan mereka dicoret oleh DPRD, mereka pasrah saja. “Nak coret, coretlah, nanti kami sebut DPRD yang coret”. Kira-kira, begitulah pernyataan beberapa oknum pimpinan SKPD. Tentang kebenaran cerita ini, wallahualam dan saya belum sempat mengkonfirmasi ke pimpinan SKPD tersebut. Namun jika ini benar, wah, menurut istilah H Rhoma Irama, sungguh terlalu!
Mohon maaf, jika saya harus meneruskan catatan ini dengan perasaan nelangsa. Sebab, jika benar Pemko Tanjungpinang telah berazam kuat untuk menjadikan Senggarang sebagai pusat pemerintahan yang baru, mestinya ini tergambar dari arah kebijakan (policy) Pemko dalam membangun dan menata kotanya. Sebab, kondisi di perkotaan sendiri sudah tidak memadai untuk dikembangkan. Masih untung ada pusat bisnis baru di sekitar Bintan Center yang semakin menggeliat, terutama di kala malam. Kawasan ini menjadi semacam pusat jajanan serba ada. Di pusat kotanya sendiri, mulai di sekitar patung Raja Haji Fisabilillah, Jalan Merdeka, dan jalan menuju pelantar I, II, dan III, sungguh tidak bisa diandalkan lagi. Sudah penuh sesak dengan ruko, kendaraan, dengan kondisi jalan yang kecil pula.

Yang saya lihat di sepanjang jalan menuju Kantor Wali Kota dan DPRD-nya, hanya ada jalan kecil yang meliuk-liuk, dengan lahan di kiri dan kanan kosong tanpa pembangunan. Tak tahu apakah lahan-lahan di sana sudah dimiliki orang tertentu atau milik pemerintah. Sebab, kabarnya, lahan di sekitar Senggarang sudah lama menjadi milik orang-orang lama yang dikenal sebagai toke tanah. Dari kejauhan saya hanya bisa memandang rumah pribadi Wako Tanjungpinang Suryatati A Manan, berdiri kesepian. Jalan berbentuk segitiga memang terhampar di bawah rumah tersebut, namun tetap saja kesepian, karena memang tidak ada bangunan lain di sekitarnya.

Melihat kondisi tersebut, saya hanya bisa berkhayal: jika Pemko memang berniat mengembangkan Senggarang, mestinya itu tadi, harus tercermin dari arah kebijakan yang mereka ambil. Misalnya, dengan memberikan insentif kepada pengembang atau investor, membebaskan lahan untuk fasos dan fasum, mengusahakan jaringan listrik dengan subsidi, misalnya, atau dengan mengarahkan pengembangan perumahan, pasar, dan ruko oleh pihak swasta ke arah Senggarang. Sebab, kalau tidak, nasib Kantor Wako dan DPRD bakal sama saja seperti nasib rumah wali kota, berdiri sendiri dan kesepian di atas bukit itu. Nasib Senggarang pun bakal tak jauh beda. Wallahualam. ***

Catatan: tulisan ini sudah pernah diterbitkan TANJUNGPINANG POS…