Candra Ibrahim

Pemanasan dari Dompak

26 Dec 2007 Catatan Biasa

Malam ini, dua orang teman menelpon saya. Satunya di Solo, ngakunya lagi “jualan bakso”. Walaupun saya tahu dia bukanlah sekelas itu. Kalaupun benar, bakso yang dijualnya pastilah berlokasi di mal terkenal atau punya gerai besar di kota itu. Sebab, selama ini dia dikenal sebagai pengusaha sukses di daerah.

Teman yang kedua entah sedang berada di mana, sebab saya pun tak menanyakannya. Kalau ditanyapun jawabannya entah betul entah tidak. Bisa saja dia sebut lagi di Jalan Sudirman, cuma entah Sudirman Jakarta, Pekanbaru, atau Batam (eh, di Batam, ujung 2007 ini baru mulai kenalkan nama jalan, karena selama ini lebih suka pakai komplek, sehingga sering amat membingungkan perusahaan jasa ekspedisi seperti kantor pos atau jasa titipan).

Hanya saja, pembicaraan keduanya sama: soal proyek multiyears Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) yakni pembangunan komplek pusat ibukota provinsi di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang. Mereka sama-sama mendengar akan ada demo keesokan harinya (Kamis, 27/12/2007). Penggeraknya, disinyalir dua tokoh masyarakat Kepri. Sebab, kedua tokoh itu, satunya tokoh pejuang pembentukan provinsi, satunya tokoh sebuah LSM, dalam beberapa waktu belakangan getol menolak ide pembangunan di Dompak. Mereka kerap bicara di media lokal. Alasan mereka, pembangunan SDM dan kesejahteraan masyarakat jauh lebih penting dibanding membangun pusat ibukota.

Hanya saja, Gubernur Kepri Ismeth Abdullah tentu punya alasan lain. Sebagai provinsi yang baru terbentuk 2004 lalu, daerah ini perlu melengkapi berbagai sarana. Gedung DPRD selama ini nyewa, kantor gubernur numpang, dinas-dinas pun banyak yang numpang di eks kantor Kabupaten Bintan, Tanjungpinang, bahkan ada yang numpang di kantor milik Otorita Batam. Istilahnya, Kepri perlu memiliki sebuah icon, mirip yang tengah dibangun oleh Natuna dengan proyek Gerbang Utaraku di Ranai. Dengan dibangunnya Dompak, maka pusat pertumbuhan di pulau Bintan itu akan merata dan membentuk segi empat baru, yakni Tanjungpinang kota, Senggarang (pusat pemerintahan Kota Tanjungpinang), Bintan Buyu (pusat pemerintahan Kabupaten Bintan), dan Dompak.

Pertimbangan lain, mungkin, karena wilayah kerja provinsi sebenarnya tidaklah benar-benar nyata, sepertinya lebih abstrak. Sebab, untuk pembangunan SDM dan kesejahteraan masyarakat di daerah, bukankah sudah ada di APBD kabupaten/kota masing-masing? Paling provinsi hanya mem-back-up melalui sharing anggaran saja. Itupun provinsi sudah mengalokasikan sekitar 20 persen anggaran pendidikan, sesuai perintah UU Sisdiknas yang baru. Wilayah kerja provinsi, ya meliputi dinas, instansi, badan, atau biro di level provinsi sendiri.

Nah, di mata dua teman saya itu, aksi penolakan yang dilakukan sejumlah tokoh tadi, sebenarnya kurang tepat dari segi waktu. Mengapa bukan dari dulu ditolak, misalnya ketika tim survey mulai meneliti kelayakan Dompak? Mengapa ketika rancangan peraturan daerahnya sudah disahkan menjadi Perda oleh DPRD Kepri? Mengapa pula tidak nanti saja, ketika mereka melihat kejanggalan pada pelaksanaan proyek itu kelak di lapangan.

“Tak zamannya lagi demo-demo. Nanti kalau sudah berjalan, lihat saja, ada tak penyimpangan. Kalau ada, langsung lapor ke KPK saja,” kata teman “si penjual bakso” itu. “Jangan-jangan karena kepentingan mereka tidak diakomodir,” sindirnya.

Teman satunya lagi senada. “Kita bingung, sebenarnya motivasi mereka menolak itu apa? Sebab saya dengar di antara mereka ada yang proyeknya kalah di tender. Padahal, fee sudah diterima dari calon kontraktor. Kalau begitu, penolakan ini motifnya sakit hati,” katanya.

Saya tak berani menyimpulkan apapun dari pembicaraan saya dengan dua teman di atas. Sebab, sebagai seorang tokoh penting di Kepri, tentulah si penolak punya pertimbangan matang ketika melakukan wacana penolakan tersebut. Di matanya, konon, kesejahteraan rakyat lebih penting dibanding membangun kantor gubernur dan DPRD. Cuma saja, ada yang menduga, ini adalah buah dari persaingan masa lalu sekaligus pemanasan menjelang suksesi Gubernur Kepri tahun 2009 mendatang. Aha…kalau ini benar, tentu akan semakin menarik untuk diikuti. Apalagi, dengar-dengar, nama lain yang disebut-sebut akan bertarung pada suksesi nanti, ikut terlibat di belakang layar dalam aksi penolakan itu.***