Candra Ibrahim

Menyoal Pernyataan Kakanwil Depag

25 Nov 2008 Catatan Lepas

SUNGGUH, saya tak habis pikir ketika Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Agama (Depag) Kepri Razali Jaya, dengan entengnya mempersilakan JCH asal Riau jika ingin berpaling dari embarkasi Batam. Katanya, jika JCH asal Riau mau bergabung dengan Padang, silakan saja. Toh, mereka harus tetap mempertimbangkan biaya dan kenyamanan selama pemondokan, pergi, dan pulang dari tanah suci.

“Baru sebatas wacana. Tapi kalau memang ingin bergabung (ke Padang), boleh-boleh saja,” katanya (Batam Pos, Selasa, 25/11). Koran Batam News pun tak kalah garang membedah masih buruknya pelayanan di Asrama Haji Batam Center.

Pernyataan enteng Razali Jaya itu diungkapkannya, menjawab pertanyaan wartawan, ketika ditanyakan soal “ancaman” JCH asal Riau yang akan mengalihkan embarkasi mereka ke Padang. Terlepas apakah Padang sudah memberangkatkan sendiri JCH-nya, tidak lagi melalui Medan, pernyataan orang nomor satu di Kanwil Depag itu patut disesalkan.

Inilah yang selalu saya katakan bahwa pejabat di provinsi ini belum satu visi, belum merasakan ruh sebagai daerah yang sangat mengandalkan lalu-lintas barang dan jasa. Mereka belum benar-benar menganggap bahwa keunggulan dari segi posisi geografis Kepri yang bersebelahan dengan berbagai negara tetangga, bisa menjadi sebuah strenght (kekuatan) yang sungguh amat dahsyat, untuk menopang peningkatan devisa maupun PAD bagi daerah.

Semestinya, sebagai kawasan yang minus sumber daya alam, pejabat-pejabat di Kepri, dalam level apapun, harus berpikiran sama, yakni bagaimana menarik sebanyak-banyaknya potensi orang, barang, dan jasa, ke kawasan ini. Sehingga, dengan demikian, maka akan terjadi trickle down effect yang tidak kecil, walaupun itu hanya musiman, sekali setahun. Namun, kalau semua potensi itu digerakkan bersama-sama, makan akan sangat terasa dampaknya bagi bergeraknya sektor riil di kawasan ini. Depag tidak boleh hanya berpikir sektoral.

Secara sederhana, jika sampai kloter 20 saja (dari Kepri, Riau, dan Jambi) yang melewati embarkasi Batam, sudah tercatat sekitar 8 ribuan JCH. Diperkirakan, sampai kloter 27 bisa mencapai 10 ribu JCH. Jika setiap JCH membelanjakan Rp25 ribu saja uang mereka ke pasar dadakan di sekitar Asrama Haji, maka dari rata-rata sehari masa pemondokan, mereka sudah membelanjakan uang sebesar Rp250 juta. Itu dengan asumsi, masing-masing JCH “hanya” belanja Rp25 ribu dalam sehari. Bagaimana kalau lebih?

Selain itu, sudah merupakan kebiasaan di negeri ini, bahwa ketika musim haji tiba, selain JCH dipondokkan di Asrama Haji, biasanya diikuti oleh beberapa anggota keluarga yang kemudian naik pesawat reguler atau kapal laut dari daerah di mana JCH berasal. Tentu mereka menginapnya tidak di Asrama Haji, melainkan di rumah keluarga, wisma, hotel melati, maupun hotel berbintang.

Taruhlah dari sekitar 10 ribu JCH itu turut “diantar” oleh sepertiga dari anggota keluarga mereka, maka sudah ada sekitar 3.500 pendatang musiman saat musim haji berlangsung. Biasanya mereka berada di sini lebih dari satu hari dan tidak saja menetap di Batam, bisa pula ke daerah lain di kawasan Kepri. Nah, kalau sehari setiap mereka membelanjakan Rp150 ribu (termasuk penginapan), maka selama berada di Batam, diperkirakan dua hari, Rp150.000 x 2 x 3.500 orang, maka sudah ada sekitar Rp1,05 miliar!

Itu baru satu kali keberangkatan (embarkasi). Belum lagi kelak, saat debarkasi, sepulangnya Jamaah Haji ke tanah air. Apalagi kalau dilihat ke sektor lain, misalnya saat keluarga JCH datang ke bandara maupun pelabuhan laut. Ini memberi dampak ke jasa taksi, transportasi, asuransi, sea port tax, air port tax, dan lainnya.

Artinya, banyak potensi sektor ekonomi riil akan ikut berputar di Batam selama musim haji berlangsung. Nah, jika ini dikurangi dengan JCH asal Riau, bisa jadi angka-angka perputaran uang di sini akan berkurang hingga sepertiganya. Bahkan bisa lebih, karena keluarga JCH Riau biasanya royal dalam berbelanja. Nah, itu sebuah potential loss yang tak perlu terjadi!

Oleh sebab itu, sebaiknya Kakanwil Depag Kepri tidak buru-buru mengeluarkan kalimat “menantang” seperti itu. Benar bahwa urusan embarkasi adalah keputusan pusat, namun bukan mustahil pusat akan memenuhi permintaan daerah yang keberatan atas pelayanan dan kesulitan yang mereka dapatkan di embarkasi tertentu. Dalam hal ini, jika Riau meminta kepada pusat untuk tidak lagi bergabung dengan Batam, bisa saja pusat mengabulkannya. Dan tentu saja, kita –dalam artian luas, bukan saja Depag– akan kehilangan potensi rupiah yang tidak sedikit.

Maka, tidak ada cara lain, bahwa embarkasi Batam harus berbenah. Sekecil apapun protes atas ketidaknyamanan yang dilayangkan JCH, termasuk dari Riau, harus ditanggapi secara positif. Soal lampu dan air yang sering mati, misalnya, yang dikeluhkan oleh JCH, harus ditangani segera. Pelayanan tentu tidak hanya baik ketika dilakukan sidak oleh pejabat Depag Pusat saja, melainkan harus sepanjang musim haji. Alangkah bijak jika Kakanwil mengatakan, “Ya, itu akan menjadi bahan evaluasi bagi kita. Kita akan segera perbaiki layanan di embarkasi, termasuk di Asrama Haji”. Toh, para tamu Allah itu sudah dibebankan biaya yang tak sedikit, bukan?***