Candra Ibrahim

Melayu Sayang Tak Boleh Terjejas

29 Apr 2008 Catatan Lepas

THE GAME’S STARTING NOW. Mari kite saksikan detik2 yg mendebarkan. Bagi orang yang arif, ini juge bukti bhw di Kepri, Melayu hanye tinggal name doang, haha…

Saya tersentak menerima kiriman SMS dari seorang sahabat yang sudah lama namanya tenggelam dari jagad Kepri. Biasanya, dia sering menulis untuk kolom-kolom tertentu di beberapa surat kabar. Dia anak jati Melayu, asli, bukan blasteran. Tapi dia juga sangat apresiatif, menghargai, terhadap mereka yang bukan Melayu namun di dadanya (para pendatang itu) berkobar semangat kemelayuan. Dia juga sangat hormat kepada orang non-Melayu namun bersama-sama membangun komitmen membangun tanah Melayu dan masyarakatnya.

Sungguh, dia bukan bagian dari chauvinism, kedaerahan sempit. Sebab, dia sangat sadar bahwa sejak zaman kerajaan dulu, Kerajaan Melayu biasa saja dipimpin oleh Melayu maupun non-Melayu. Mereka bisa jadi Yang Dipertuan Muda atau Yang Dipertuan Besar, bergantian antara Melayu dan non-Melayu. Semua puak, bahu-membahu membangun negeri, bukan hanya untuk kekayaan diri sendiri, apalagi saudara-mara.

Seperti alinea pertama itulah SMS yang dikirimkannya, ketika sedang hangat-hangatnya “pertentangan” (begitu biasa diartikan) antara Bupati Bintan Ansar Ahmad dengan wakilnya, Mastur Taher. Pemicunya, tertangkapnya Sekdakab Bintan Azirwan bersama Anggota Komisi IV DPR RI Al Amin Nur Nasution. Soal ini, sudah banyak media yang memberitakannya. Bahkan, saya cenderung muak mengikuti beritanya, sebab terasa lama dan bertele-tele, banyak nuansa politik, sehingga untuk menggeledah ruangan Komisi IV saja antara KPK dengan DPR mesti harus berunding dulu dalam suasana penuh “saling pengertian”.

Nah, dalam konteks Ansar versus Mastur itulah orang banyak melihat bahwa sebenarnya itu tidak lebih upaya melaga alias mengadu-domba antara sesama anak Kepri, terlepas dari manapun mereka berasal. Nuansa politisnya adalah antara Ansar yang ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepri dengan Mastur yang tak lain kader Partai PKS itu.

Pertanyaan kemudian adalah, ketika kelak misalnya perseteruan Ansar-Mastur tidak memperoleh titik temu alias tambah meruncing, siapa yang paling diuntungkan? Benarkah kalau jika terjadi kondisi terburuk, misalnya Ansar ditahan (karena penyelidikan oleh KPK mulai mengarah kepada Ansar sebagai atasan Azirwan), maka Mastur akan melenggang menjadi Bupati Bintan? Suatu posisi yang diam-diam “diimpikannya”, karena kepada sebuah media pernah mengaku hanya enam bulan saja difungsikan sebagai wakil bupati?

Jika melihat kondisi ini dan berbagai kemungkinan kondisi ke depan, dapat diduga bahwa ada skenario besar sebenarnya yang sangat tidak disadari oleh puak Melayu di Kepri, bahwa sebenarnya sedang terjadi proses pengkroposan terhadap persatuan Melayu. Bahwa hari ini Melayu tidak lagi solid di Kepri, adalah sebuah situasi yang tak terbantahkan. Buktinya, lihatlah di semerata instansi resmi pemerintahan, swasta, parpol, LSM, forum, dan sebagainya, jumlah mereka yang memiliki darah Melayu boleh dihitung dengan jari.

Mengingat ini, seperti ingatan teman saya di atas tadi, saya ingin flash back kembali ke zaman di mana Kepri masih menjadi bagian dari Riau. Ketika itu Riau dipimpin oleh Gubenur yang bukan Melayu, bahkan didrop dari Jakarta. Namanya Letjen (pur) Soeripto. Jelas, dari namanya dia adalah orang Jawa. Namun, dalam perjalanan pemerintahannya, Soeripto sangat welcome terhadap Melayu. Simbol-simbol kemelayuan lebih hidup di zaman pensiunan tentara itu dibanding zaman Saleh Djasit dan Rusli Zainal sekalipun yang nota bene adalah orang Melayu (Riau).

Mengapa Soeripto bisa merasakan adat resam Melayu, padahal dia bukan anak Melayu (Riau)? Bahkan, saat itu, di Riau, khususnya Pekanbaru yang nota bene adalah kota heterogen (sama seperti Batam), aura kemelayuan begitu terasa? Jangan melihat dari segi bahasa yang digunakan masyarakatnya, karena bahasa pergaulan di pasar-pasar memang menggunakan bahasa Padang. Pasalnya, pedagangnya memang kebanyakan dari Padang, sehingga kalau mau barang dengan harga miring, pakailah bahasa yang sama dengan pedagangnya. Begitulah pemahaman orang Pekanbaru sampai hari ini.

Tapi lihatlah betapa semua orang, saat Soeripto memimpin Riau, dilanda Malay-fever, demam sebagai orang Melayu. Tak Batak, tak Jawa, tak Minang, mereka berlomba-lomba mengaku sebagai orang Melayu. Mereka merasa sebagai orang Riau yang mau tidak mau harus tunduk dengan segala adat resam sebagai Riau atau Malay citizen, orang Riau, orang Melayu.

Berkaitan dengan ini, bahkan sempat populer sebuah pantun “politis”. Simak saja:

bukan kampak sembarang kampak
kampak ini pembelah kayu
bukan batak sembarang batak
batak ini sudah jadi melayu

(meski kata melayu-nya dibaca dengan E keras, bukan E lemah)

Perjalanan sejarah telah menunjukkan, saat itu Soeripto didampingi oleh orang Riau tulen, Melayu Indragiri, bernama Rivaie Rachman. Kemudian catat juga nama Tengku Lukman Jaafar, serta beberapa nama lain yang menjadi benteng bagi tegaknya marwah Melayu di Riau (termasuk Kepri saat itu). Kemudian di strata nonformal, catat nama-nama seperti budayawan Tenas Efendi, Soeman HS (alm, bermarga Hasibuan namun merasa sangat Melayu dibanding orang Melayu sekalipun), juga ada Wan Ghalib, dan sederet nama lain. Di barisan mudanya, terdapat nama-nama mulai dari yang radikal seperti Al Azhar dan Yusmar Yusuf, sampai yang sedikit akomodatif seperti Edyanus Herman Halim.

Artinya, pada saat itu, ketika tanah Melayu tidak dimpimpin oleh orang Melayu, namun tokoh-tokoh yang berdiri di lapisan kedua, baik di struktur formal maupun nonformal, ikut bahu-membahu menjaga identitas dan marwah Melayu, segalanya ternyata bisa berjalan lebih baik. Bahkan, kalau saya boleh menilai lebih baik dibanding zaman Saleh dan Rusli, sekalipun mereka adalah orang Melayu. Kuncinya, menurut saya adalah poltical will dan rasa sadar bahwa Melayu tidak akan bangkit jika tidak dibangkitkan dan dijaga keberadaannya.

Sebab itu, menilik Melayu hari ini di Kepri, saya kok ya (bukan istilah Melayu, kan?) tambah prihatin ya? Sebab, selain seperti yang sudah diuraikan di atas, bahwa Melayu menjadi sangat tidak kompak dalam berbagai hal, ditambah lagi Kepri sudah kehilangan figur pemersatu. Yang ada baru sebatas figur pemersatu kepentingan ekonomi masing-masing puak dan suku. Lihatlah betapa sebuah LSM di Kepri yang katanya terdiri dari orang Melayu, baru sebatas memperjuangkan kepentingan sempit kelompok mereka.

Lalu, tokoh-tokoh non-formal, malah sibuk menyerang pemerintah atau orang Melayu yang ada dalam pemerintahan. Mereka asyik masyhuk dengan kepentingan mereka sendiri pula. Bahkan, di antaranya malah sibuk masuk paguyuban ini, paguyuban itu. Ada yang berusaha menokohkan diri, tapi tak punya nilai jual yang cukup tinggi.

Yang di dalam pemerintahan pun, seakan menjadi ban serep dan tak mampu melakukan bargaining. Mereka lebih cenderung mengambil posisi aman atau sebagai safety player. Namun, kalau upaya menaikkan bargaining sampai seperti yang terjadi di Bintan, tentu tidak pada tempatnya. Sebab, saluran komunikasi sesungguhnya masih sangat bisa dimanfaatkan. Semuanya, demi kejayaan Melayu, kejayaan Kepri!