Candra Ibrahim

“Mainstream” Pemilukada Kepri

2 Mar 2010 Catatan TP

PEMILUKADA (Pemilihan Umum Kepala Daerah) untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri 2010-2015 sudah memasuki tahap penting sejak Sabtu lalu. Pendaftaran bakal pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik akan berakhir Sabtu, 6 Maret mendatang. Namun sejauh ini, baru paket yang diusung PDIP dan Hanura yang sudah hampir pasti, yakni HM Sani - Soerya Respationo. Sementara empat partai besar dan menengah lainnya, yakni Golkar, Demokrat, PKS, dan PAN, belum secara tegas menyebutkan paket mereka. Jika DPD Partai Golkar Kepri sudah menyebutkan akan mengusung paket Aida Zulaikha Nasution dan Eddy Wijaya, paket tersebut belum diputuskan oleh DPP Partai Golkar. Demikian pula dengan Demokrat dan PKS yang disebut-sebut akan mengusung calon sendiri, pun belum ada keputusan tertulis dan DPP masing-masing.

Artinya, siapa saja pasangan balon gubernur dan wakil gubernur, belum sepenuhnya dapat dipastikan, karena belum ada “hitam di atas putih” dari DPP masing-masing. Sebab, jika dilihat beberapa nama balon nomor satu lainnya yang sudah beredar selama ini, seperti Nyat Kadir dan Huzrin Hood, keduanya belum diputuskan oleh DPP partai pengusung. Mungkinkah akan keluar nama-nama di luar “mainstream” yang selama ini beredar? Boleh jadi!

Mari kita lihat satu-persatu. Aida memang akhirnya tampil menggantikan suaminya, Ismeth Abdullah, yang kini ditahan oleh KPK terkait kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran Otorita Batam (OB). Semula, Partai Golkar Kepri “keukeuh” mengusung Ismeth, karena dari dua kali survey yang dilakukan, nama Gubernur Kepri itu berada di urutan teratas. Menyusul di bawahnya nama sang istri, Aida Zulaikha. Namun setelah Ismeth ditahan, Aida kemudian yang dijagokan.

Jika berandai-andai, ketika Ismeth belum ditahan, saking populernya mantan ketua OB itu, banyak yang menyebut, dipasang dengan siapapun, Ismeth pasti menang. Ini karena Ismeth memang sudah puluhan tahun membangun dan memelihara infrastruktur politik dan dukungannya di Kepri. Posisinya sebagai ketua OB saat itu, lalu menjadi Plt Gubernur sejak Kepri mulai definitif berdiri sebagai provinsi baru yang terpisah dari Riau tahun 2004, kemudian terpilih dalam Pilkada setahun kemudian, menjadikan posisinya sangat kokoh dan tak tertandingi nama lain. Lima tahun lalu dia berpasangan dengan HM Sani.

Itulah sebabnya, ditetapkannya dia sebagai tersangka yang berujung penahanan beberapa saat sebelum Pemilukada berlangsung, dianggapkan syarat dengan nuansa politik. Para pendukungnya menuding “pihak lawan” ikut mempercepat penahanannya. Ini seakan mengingatkan kita pada penahanan yang dilakukan terhadap Huzrin Hood, beberapa saat sebelum Pilkada lima tahun yang lalu, dengan tuduhan korupsi APBD. Sebab, sebagai tokoh BP3KR yang getol memperjuangkan berdirinya Provinsi Kepri, Huzrin boleh jadi dianggap punya kans yang besar menjadi gubernur saat itu.

Munculnya Aida menggantikan Ismeth di pencalonan, tentu saja disambut suka-cita pendukungnya. Terutama bagi mereka kaum “imigran” di Kepri. Pasalnya, selama ini suaminya terlanjur dianggap sebagai representasi para pendatang. Dia seolah menjadi payung bagi mereka, terutama bagi Batam yang mayoritas penduduknya adalah kaum pendatang. Batam pula yang mendominasi jumlah pemilih di Kepri, lebih dari setengah pemilih berdomisili di kota pulau itu.

Akan tetapi, geopolitik Kepri tentu tidak bisa dipisahkan dari peran orang-orang tempatan. Bahwa Kepri adalah bunda Tanah Melayu, tentu tak bisa dibantah. Itulah sebabnya kelompok Aida kemudian melirik beberapa nama “anak watan” Kepri untuk mendampinginya lima tahun ke depan. Ini belajar dari pengalaman suaminya ketika menggandeng HM Sani lima tahun yang lalu. Meskipun dalam perjalanannya, posisi wakil tetaplah hanya sebagai wakil, sebab tak boleh ada “dua matahari” dalam suatu kepemimpinan.

Beberapa nama kemudian sempat mencuat untuk ditandem dengan Aida. Sebut saja Nurdin Basirun (Bupati Karimun), Ahmad Dahlan (Wako Batam), Eddy Wijaya (Sekda Kepri), dan Sudirman Almoen (Sekretaris BP3KR). Nama Nurdin perlahan surut, karena yang bersangkutan konon lebih “sreg” jika berpasangan dengan Ismeth. Selain itu, Nurdin masih “betah” kembali bertarung di Karimun untuk periode kedua. Ahmad Dahlan merasa masih berpeluang di Batam untuk periode kedua, karena salah satu bakal pesaingnya, Soerya, hampir pasti tandem dengan HM Sani. Tinggallah nama Eddy Wijaya dan Sudirman Almoen.

Akan tetapi, Aida sudah memberi sinyal bahwa dia ingin dipasangkan dengan birokrat. Alasannya, dia tak paham birokrasi secara baik. Itulah sebabnya DPD Partai Golkar Kepri mengusulkan nama Eddy Wijaya. Namun, masalahnya menjadi tidak sederhana, sebab keduanya bukanlah kader Partai Golkar, padahal Golkar adalah partai pengusung. Aida adalah anggota DPD RI dan Eddy adalah PNS. Hubungan kekerabatan antara Eddy dengan Ketua DPD Partai Golkar Kepri Ansar Ahmad, menjadi faktor lainnya, yang dianggap mengandung unsur nepotisme, sebab keduanya masih satu keluarga. Selain itu, di sebagian kalangan, Eddy dianggap “kurang masuk” dengan tokoh masyarakat Kepri, demikian pula di kalangan pejuang provinsi, Eddy dianggap sebagai salah satu orang Kepri yang bertugas di Pekanbaru saat itu “tidak pro” terhadap perjuangan pembentukan Provinsi Kepri.

Bagaimana dengan Sudirman Almoen? Tokoh muda Kepri ini dulunya adalah tandem Huzrin Hood ketika perjuangan pembentukan Provinsi Kepri. Kemampuan lobying-nya sudah teruji, karena saat perjuangan dulu, dia sering tampil dalam pengerahan massa dan pencari dukungan yang mumpuni ke Jakarta. Hanya saja, Sudirman tidak termasuk dalam kritera Aida, karena dia bukan birokrat. Sudirman pernah kalah bertarung di Pilkada Bintan lima tahun yang lalu. Akan tetapi, Sudirman saat ini adalah pengurus DPP Partai Golkar, bahkan duduk di Lembaga Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar untuk Wilayah Sumatera. Dia juga didukung oleh Generasi Muda Badan Penyelaras Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (GMBP3KR). “Siapapun gubernurnya, Sudirman wakilnya,” kata Ketua GMBP3KR Basyaruddin Idris, saat deklarasi dukungan, beberapa waktu lalu.

Bagaimana dengan Huzrin Hood? Sejauh ini, lobi-lobi terus dilakukan oleh mantan Bupati Kepri (kini Bintan) tersebut. Dukungan pemilih yang terikat secara emosional dianggap modal bagi Huzrin. Akan tetapi, sampai saat inipun dia belum dapat kepastian partai pengusung. Ini terkait dengan statusnya sebagai mantan narapidana kasus korupsi. Sebab, untuk ikut Pemilukada, khusus bagi mantan napi, salah satu syaratnya adalah “sudah bebas minimal lima tahun sampai saat Pilkada dilangsungkan”. Ini masalah waktu yang dapat diukur. Oleh sebab itu, menurut sebuah sumber di KPUD Kepri, jangankan hitungan bulan, kurang seharipun dari lima tahun, seorang mantan napi tidak memenuhi syarat untuk ikut Pemilukada. Pertanyaannya, apakah Huzrin bisa lolos dari syarat tersebut? Tentu lembaga hukum punya catatan tentang hal tersebut dan KPU punya pijakan regulasinya, yakni SK KPU Pusat tentang hal itu. Untuk hal ini, biarlah KPU yang memutuskannya. Yang menarik itu, jika Huzrin batal ikut, ke pasangan mana dia mengalihkan dukungannya?

Nama terakhir yang akan meramaikan Pemilukada kali ini adalah Nyat Kadir, mantan Wako Batam. Sejauh ini, PKS disebut-sebut akan mengusung Nyat. Namun, PKS tidak akan bisa sendirian, karena perolehan kursi mereka di DPRD Kepri hanya lima. Masih kurang dua kursi untuk mengusung calon sendiri, namun kabarnya, mereka minta jatah wakil. Artinya, PKS masih agak “gambling” dalam hal ini. Sebab, jika “deal” dengan Nyat gagal dicapai, maka mau tak mau PKS hanya akan menjadi partai pendukung, bukan pengusung!

Yang menarik diikuti adalah Partai Demokrat. Sebagai partai berkuasa, ditambah sama-sama meraih tujuh kursi dengan Golkar di DPRD Kepri, tentulah Demokrat tidak mau ketinggalan kereta. Mereka memenuhi syarat mengusung calon sendiri. Sebagai partai besar, malu dong kalau cuma jadi pendukung, kalau tak mau disebut pengekor, hehehe. Mau mendukung Sani atau Aida, jelas-jelas keduanya sudah punya partai pengusung, Aida diusung Golkar (plus partai menengah dan kecil) serta Sani diusung PDIP dan Hanura. Nah, apakah Demokrat akan mengusung Nyat Kadir –yang menurut sebuah survey berada di posisi teratas– atau akan memunculkan nama di luar “mainstream” di atas? Inilah yang menarik untuk ditunggu dalam sehari-dua ini.***

*Tulisan ini sudah dimuat di Harian Tanjungpinang Pos, edisi Senin (1/3).