Candra Ibrahim

Listrik dan Pemilukada

11 Feb 2010 Catatan TP

SEJUJURNYA, agak susah bagi saya untuk mulai menulis catatan pekan ini. Bukan karena sedang tidak mood atau kehabisan inspirasi. Bukan. Tapi benar-benar disebabkan tidak ada perkembangan berarti di ibukota provinsi ini selama sepekan belakangan. Listrik masih byar pet, air pun tetap digilir, dan gerah masih terasa di mana-mana.

Yang agak berbeda adalah aura suksesi gubernur dan wakil gubernur yang mulai terasa menghangat. KPU provinsi pun mulai “mau” bekerja, setelah sempat terkatung-katung akibat dana yang tak jelas kapan turun dan besarannya. Sampai-sampai ada pernyataan seorang anggota KPU Ferry Manalu yang “mengancam” akan menunda Pemilukada jika besaran dana yang mereka ajukan tidak dapat dipenuhi Pemprov Kepri. Rp25 miliar kekurangan itu, menurut KPU.

Untuk yang di atas, Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi “mengejek” bahwa KPUD jangan seperti anak SD, yang mengancam tidak mau bekerja jika tak diberi dana. Aha! Untuk yang satu ini, Kepri memang sempat menghangat. Apakah Nur terinspirasi Taufik Kiemas, dulu, yang menyebut SBY seperti anak-anak atau Gus Dur (alm) yang pernah memanaskan telinga anggota DPR RI karena mereka dikatakan seperti anak TK? Padahal, jangan-jangan Gus Dur hanya ingin menegaskan bahwa DPR RI seperti anak Taufik Kiemas, TK, maksudnya? Hahaha…

Kembali ke soal listrik, rasanya saya termasuk salah satu wartawan yang getol menyoroti tentang ini. Bukan cuma sekarang, jauh sebelum pindah ke koran yang sedang Anda baca ini. Dulu, ketika memimpin redaksi Batam Pos pun, saya termasuk paling sering menyoroti masalah ini. Saya saat itu mendorong terciptanya interkoneksi listrik Batam-Bintan. Saya menyorotinya sejak empat tahun yang lalu. Dan andai saja waktu itu oknum DPRD Kepri dan Tanjungpinang tidak buru-buru menolak atas nama kepentingan rakyat, padahal hanya kepentingan bisnis mereka, tentulah kondisi kelistrikan di Pulau Bintan, termasuk Tanjungpinang, tidak akan separah sekarang.

Sebab, sebagai jurnalis yang kerap berkomunikasi dengan orang-orang PLN, termasuk ketika masih bertugas di Pekanbaru, saya sedikit banyak memahami persoalan listrik ini. Adalah tidak mudah menembus rapat dan berbelitnya rantai birokrasi di perusahaan BUMN tersebut. Bahkan, Dirut PLN Dahlan Iskan, pernah menangis menceritakan soal rumitnya menembus birokrasi di PLN Persero. Saat itu, ketika Dahlan belum menjabat Dirut, karena terpanggil akibat miris melihat daerah tempat dia dibesarkan, Kaltim, krisis listrik sangat parah, lalu dia membangun dua pembangkit PLTU di sana. Namun, sampai kemudian beroperasi, menjual arusnya ke PLN tidaklah mudah. Berliku, terjal, bahkan tak jarang curam. Harganya di bawah biaya produksi.

Saat berdiskusi dengan salah seorang pejabat di Distamben Bintan, akhir tahun lalu, dia hakkul yakin bahwa listrik akan mulai membaik awal tahun ini. Dia menyebutkan soal rencana penyewaan genset 2×5 MW, ditambah genset yang tengah dibangun di Galang Batang berkekuatan 2×10 MW itu. Saya bertaruh dengan pejabat itu. “Potong kuping saya kalau semuanya akan semudah itu,” kata saya. Jadi, itu saya ucapkan jauh sebelum Luhut Sitompul mengucapkannya di Jakarta, dalam kasus Century-Gate, haha…

Yang membuat pejabat itu yakin adalah bahwa PLN Persero Selain Batam dan PLN Wilayah Riau di Pekanbaru sudah memberikan lampu hijau. Bahkan, keyakinannya makin besar setelah UU Kelistrikan direvisi, yang intinya memberikan kesempatan kepada swasta untuk membangun pembangkit. Persoalannya, UU itu perlu minimal dua tahun untuk sosialisasi, di samping PLN tidak akan mau membeli daya lebih mahal dari yang mereka “sanggupi” selama ini. Nah, di sinilah muncul persoalan, karena biaya produksi per KWH yang dikeluarkan penyedia genset/pembangkit kadang lebih tinggi dari harga beli PLN. Trus, investor/perusahaan mana yang mau bisnisnya rugi? Itu pun, dalam kasus PLN Tanjungpinang, pemenang tender 2×5 MW itu sudah menggandeng koperasi PLN!

Ah, sudahlah. Persoalan listrik memang belum akan normal dalam waktu dekat. Pemadaman bergilir masih akan terus dilakukan, meskipun kelak PLTU Galang Batang sudah beroperasi, yang katanya perlu waktu 18 bulan sejak dimulai pekerjaannya. Sebab, berdasarkan catatan yang ada, calon pelanggan PLN Tanjungpinang dan Bintan saat ini sudah 15 ribu yang masuk daftar tunggu!

Hm…baiknya kita lihat yang jelas-jelas sajalah. Pemilukada Kepri untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur 2010-2015 sudah memasuki tahap pengambilan formulir di KPU. Pemilihan akan dilaksanakan 26 Mei 2010. Artinya, ini yang sudah jelas di depan mata. Siapa-siapa saja calonnya? Nah, ini dia: hampir semuanya dipastikan wajah-wajah lama. Belum ada yang fresh dan progressif. Istilah slank-nya “4L” alias “Lu Lagi, Lu Lagi”. Setidaknya, sampai akhir pekan lalu, belum muncul nama-nama baru, baik untuk Kepri 1 maupun Kepri 2. Hanya nama Sudirman Almoen yang sudah diapungkan GMBP3KR dan RMB untuk posisi Kepri 2, merupakan wajah baru. Itupun sebenarnya masih stok lama, karena dia pernah ikut Pilkada Bintan lima tahun lalu.

Namun, meskipun belum ada wajah baru dan berusia muda, bukan berarti kita harus mengambil sikap apatis, apalagi skeptis. Sebab, sampai saat ini, hanya Pemilukada atau dulu disebut Pilkada, satu-satunya jalan untuk menentukan pimpinan daerah di negeri ini. So what? Gunakan sajalah hak kita secara bijak dan kritis. Atau, jangan-jangan ada calon yang menggaranti mampu menyelesaikan listrik dan air dalam dua tahun kepemimpinannya, lalu bersedia mundur jika tidak terealisir? ***

Catatan: tulisan ini sudah dimuat di Tanjungpinang Pos, edisi Senin (8/2).