Candra Ibrahim

Gas Normal, Pinang Masih Gelap Gulita

31 May 2008 Catatan Lepas

Syukurlah, persoalan kurangnya pasokan (suplai) gas yang dihasilkan Conoco Philip yang menjualnya ke PGN, lalu dipasok untuk PT PLN Batam, kabarnya sejak pukul 00.00 WIB, Sabtu (31/5), sudah teratasi. Ini setelah terjadi pertemuan marathon antara BP Migas dan Conoco, diikuti Dirjen Migas, dan utusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta.

Terakhir, Jumat (30/5), dilanjutkan pertemuan antara rombongan Pemprov Kepri dipimpin Gubernur Kepri Ismeth Abdullah, OB, Pemko Batam, DPRD Batam, dan PLN Batam dengan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro. Purnomo menjamin bahwa pasokan gas untuk Batam yang masuk ke dalam kawasan perdangan bebas dan pelabuhan bebas (free trade zone), akan tersedia. Bahkan, dia berani menjadikan dirinya sebagai jaminan.

“Selama saya menjadi Menteri ESDM, saya jaminannya,” begitu tegas Purnomo setelah didesak Ismeth soal komitmen ketersediaan gas itu. Artinya, kalau Purnomo tidaklagi jadi menteri terkait, entah bagaimana pula nasib listrik di Batam.

Selanjutnya, saya cuma mencoba membayangkan kembali nasib kelistrikan di Pulau Bintan yang meliputi Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang, dan pusat pemerintahan Kepri di Pulau Dompak.
DI sini,
secara total, sudah terdapat 11 ribu calon pelanggan yang masuk ke dalam waiting list. Sudah bertahun-tahun, karena memang daya listrik terpasang dari PT PLN (Persero) Tanjungpinang, tidak memadai. Pembangkit yang masih menggunakan genset dengan bahan bakar solar itu, tak cukup menerangi seluruh Kota Tanjungpinang.

Itulah sebabnya, PLN Batam (bukan persero), sebagai satu dari dua perusahaan listrik swasta di Tanah Air selain PLN Tarakan (Kalimantan Timur),
pernah menawarkan bantuan kepada masyarakat Tanjungpinang dan Bintan. Caranya, PLN Batam akan melakukan sambungan (interkoneksi) dari Batam ke Pulau Bintan, melalui kabel yang direntang dari pulau terdekat ke Tanjunguban. Dengan demikian, krisis listrik yang terjadi di Bintan dan Tanjungpinang, diharapkan bisa teratasi. Artinya, masyarakat di kedua wilayah itu akan mendapatkan hak yang sama dengan saudara-saudara mereka di Batam.

Hanya saja, karena PLN Batam merupakan perusahaan swasta yang tidak lagi menerima subsidi dari pemerintah, kalau listrik Batam kemudian juga dialirkan ke Tanjungpinang, maka kawasan itu juga akan dikenakan tarif yang sama seperti Batam. Tarif inilah yang dikenal sebagai tarif regional. Dalam skenarionya, tarif regional tidak akan dikenakan kepada masyarakat yang daya terpasang di rumahnya 1300 watt ke bawah. Tarif regional hanya akan diterapkan untuk rumah tangga menengah ke atas, sektor swasta, bisnis, dan perusahaan.

Inilah yang kemudian ditolak ramai-ramai oleh beberapa oknum di Tanjungpinang, termasuk oknum DPRD Kepri. Anehnya, oknum DPRD Kepri yang menolak itu mengaku mengatasnamakan pembela rakyat, padahal mereka tercatat memiliki usaha perhotelan. Sebab, jika menerima tarif regional, biaya operasional usaha hotel mereka akan meningkat. Artinya, “perjuangan” menolak interkoneksi listrik Batam-Bintan yang berakibat pada tarif regional itu, dilakukan dengan latar belakang kepentingan individu, bukan benar-benar memperjuangkan rakyat Tanjungpinang yang sejak lama byar pet, sementara saudara-saudara mereka di Batam hidup terang-benderang. Tentu saja, ini di luar kasus kelangkaan gas yang sempat terjadi beberapa bulan belakangan.

Ah, sudahlah. Saya tak hendak membicarakannya lebih jauh. Sebab, entah kenapa, tadi pagi tiba-tiba saja listrik di rumah saya, Baloi View, mendadak mati. Lalu diikuti SMS yang dikirim PT Adhya Tirta Batam (ATB), perusahaan pengelola air bersih di Batam, yang menyatakan bahwa suplai air ke beberapa lokasi, termasuk di rumah saya, berpotensi mengecil atau mati total. Padahal, kata berita, pasokan gas untuk PLN Batam sudah kembali normal. Ah…!***