Candra Ibrahim

Dari Tol Batam hingga Lingkar Barat Pulau Bintan

10 May 2011 Catatan TP

INI barangkali kabar yang cukup menggembirakan bagi masyarakat Kepulauan Riau, khususnya Pulau Bintan. Menurut Gubernur HM Sani, ada sinyal positif yang diberikan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), saat pertemuan di Jakarta, Selasa lalu (5/4), di Jakarta.

“Respons Pak Menteri cukup baik, langsuung memerintahkan Dirjennya untuk turun ke Kepulauan Riau. Semua ini masuk dalam perencanaan mendatang di APBN”. Menurut Gubernur, sumber pendanaan, selain dari APBN, juga APBD. “Kita doakan di tahun 2012 pemerintah pusat sudah menyetujui pembangunan jembatan ini, karena respons Menteri PU cukup baik,” tambah Sani.

Sebelumnya, 7 Oktober 2009 yang lalu, Kepala Bappeda Kepri Suhajar Diantoro (sekarang Sekda prov Kepri), usai menggelar rapat dengan tim koordinasi pembangunan Jembatan Batam-Bintan, di Aula Lantai V Gedung Graha Kepri Batam Center, mengatakan, pihaknya telah beberapa kali melakukan paparan rencana tersebut di ruang rapat Sesmenneg PPN/Sestama Bappenas bulan September 2009.

“Dalam rapat itu dijelaskan mengenai pembangunan jembatan Batam-Bintan, yang akan menghubungkan Pulau Batam, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Buau, dan, Pulau Bintan,” kata Suhajar. Saat itu, Gubernur Kepulauan Riau masih dijabat Ismeth Abdullah dan Wagub HM Sani.

Alasan yang dipaparkan Pemprov Kepulauan Riau adalah, posisi geografis Pulau Batam dan Bintan terletak di Selat Melaka yang merupakan jalur perdagangan tersibuk di dunia. Selain itu, kedua pulau tersebut juga berdekatan dengan Singapura, yang nota bene merupakan pusat bisnis tersibuk di Asia Tenggara.

Alasan ini seperti mendapat amunisi lagi setelah kedatangan Presiden SBY ke Tanjungpinang awal tahun ini. Saat itu, Presiden SBY meminta pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau ditingkatkan dari 8 persen menjadi 10 persen. Ini hanya akan dapat dicapai jika roda perekonomian Kepulauan Riau digenjot, salah satunya melalui percepatan penerapan Kawan Ekonomi Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone). FTZ ini meliputi Batam-Bintan-Karimun, termasuk Tanjungpinang yang berada di Pulau Bintan.

Di waktu yang lalu, Suhajar menyebutkan, untuk memperlancar proses pembangunan Jembatan Babin, Pemprov Kepulauan Riau juga telah membentuk tim pembangunan jembatan Babin yang diketuai oleh Kepala Bappeda Kepri, dengan masing-masing anggota: Wakil Ketua I Kepala Beppeda Kota Batam, Wakil Ketua II Kepala Bappeda Kabupaten Bintan serta Wakil Ketua III Deputi Administrasi Perencanaan BP Batam. Ditambahkan Suhajar Diantoro, pihak pusat seperti Bappenas, DPU, Departemen Perhubungan, Departemen Keuangan menyambut positif pembanguna Jembatan Babin.

Selama periode 2004-2008, perekonomian Provinsi Kepulauan Riau tumbuh pesat. Setiap tahun perekonomian tumbuh hamper 8 persen, yang berarti selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri dan perdagangan menyumbang produk domestik regional bruto (PDRB) terbesar yakni 45,44% dan 20,58%.

Namun kegiatan industri tersebut masih terpusat di Pulau Batam yang memiliki kawasan industri strategis dan perdagangan bebas. Mencermati kondisi ini, perencanaan pengembangan industri di Pulau Batam diarahkan ke Pulau Bintan. Berikutnya, untuk meningkatkan daya saing Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), itulah sebabnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berencana membangun jembatan Batam-Bintan.

Selama ini, arus barang dari Batam menuju Bintan banyak melewati melalui laut, misalnya menggunakan kapal roro (roll on roll off) dari Telagapunggur (Batam) ke Tanjunguban (Bintan) atau sebaliknya. Moda transportasi lainnya melalui kapal dari Telagapunggur ke Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Tentu saja, dengan kedua moda transportasi tersebut, arus barang belumlah maksimal dan masih terbatas. Sebab, untuk roro saja, setakat ini baru menyediakan tiga shift pelayaran (PP), kecuali saat Hari Raya ditingkatkan menjadi empat kali (PP). Artinya, selain waktu tempuh yang masih lama, volume barang dan kendaraan yang diangkutpun masih terbatas.

Itulah sebabnya, rencana pembangunan jembatan yang panjangnya sekitar 6,97 KM tersebut menjadi urgent, jika dilihat dari upaya untuk mempercepat perkembangan kedua kawasan, Batam dan Bintan. Dalam perencanaan, jemnbatan ini kelak tidak berdiri sendiri. Dia merupakan penghubung dan bagian terintegrasi dari rencana pembangunan jalan tol di Batam dan jalan lingkar Barat Pulau Bintan. Sebab, selama ini Pemkab Bintan sudah membangun jalan lingkar tersebut. Sehingga, ke depan tinggal disambung dari jalan tol di Batam, jembatan Batam-Bintan, terus ke jalan lingkar Barat Pulau Bintan. Khusus jembatan Batam-Bintan, kelak akan menghubungkan Pulau Batam, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Buau, dan Pulau Bintan.

Demikianlah. Jika rencana besar ini jadi kenyataan, saya dapat membayangkan percepatan pembangunan di Pulau Bintan dan sekitarnya akan semakin meningkat. Sebab, adalah sebuah kenyataan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau selama ini sebagian besar disumbangkan oleh Batam. Nah, jika kelak jembatan ini jadi, maka arus barang, kendaraan, manusia, dan jasa Batam-Bintan atau sebaliknya akan semakin pesat lagi. Pulau Bintan yang selama ini masih tertinggal dibanding Batam, tentulah lambat-laun akan mampu mengejar ketertinggalan tersebut.

Hanya saja, yang patut menjadi perhatian, bukan hanya soal phisik, namun juga ruh pembangunan itu sendiri. Sebab, setiap pembangunan, selain berdampak positif, juga akan membawa ekses negative. Penetrasi budaya konsumerisme adalah hal yang sangat mencemaskan. Dan itu hanya dapat diantisipasi jika pemerintah bersungguh-sungguh mempersiapkan “penangkalnya”. ***