Candra Ibrahim

”Joke” Listrik ala Tanjungpinang

7 Apr 2010 Catatan TP

SEORANG Kepala Dinas di Pemko Batam pernah menyebutkan bahwa dia tidak berminat sedikitpun pindah ke Pemprov Kepri. Alasannya, dia dan keluarga sudah terbiasa hidup enak, menikmati listrik dan air 24 jam di Batam. Itulah sebabnya, menurut dia, dirinya tidak berkepentingan terhadap hasil Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Kepri yang akan dihelat pada 2 Mei mendatang. Dia tidak mendukung salah satunya, karena memang tidak berminat “diajak” ke Tanjungpinang oleh si pemenang.

“Kalau saya pindah ke Tanjungpinang, wah, tak terbayangkan harus mengalami mati lampu setiap hari. Belum lagi air yang sering macet.Wah!” katanya.

Tentu pernyataan si kepala dinas tidak bermaksud melecehkan institusi provinsi. Maksudnya hanya ingin menggambarkan betapa dua masalah vital di Tanjungpinang, ibukota Provinsi Kepri tersebut, masih jauh dari memadai. Listrik dan air bersih memang belum sepenuhnya pulih dan sepertinya tidak akan segera pulih dalam waktu dekat. Pasalnya, meskipun PLN sudah menyewa 12 genset dari Singapura, namun untuk memasang dan memasukkan ke-12 genset itu ke dalam system kelistrikan di Tanjungpinang, bukanlah pekerjaan mudah. Mesin-mesin sewa itu harus diuji-coba terlebih dahulu, kemudian baru “masuk” ke dalam jaringan listrik PLN. Selanjutnya, karena mesin-mesin lama sudah berusia puluhan tahun, tentulah harus “turun” dulu untuk di-over haul. Sebab, jika tidak “turun mesin”, maka satu persatu mesin berusia uzur itu akan rontok dan jadi besi tua belaka.

Selama ini, masih sering terjadi kesalahan persepsi di tengah masyarakat Tanjungpinang dan sekitarnya. Dalam pikiran sederhana mereka, jika ke-12 genset sewaan dari Singapura itu sudah terpasang dan sudah “masuk” ke dalam system kelistrikan di PLN Tanjungpinang, maka persoalan listrik tuntaslah sudah. Sebab, dari 12 genset itu diperkirakan akan menghasilkan sekitar 10 MW, ini minimal dapat mengurangi beban puncak di PLN Tanjungpinang yang selama ini mengalami defisit di kisaran angka tersebut.

Akan tetapi, persepsi tersebut jelas keliru. Sebab, setelah 12 genset yang penyewaannya langsung diperintahkan oleh Dirut PT PLN Pusat Dahlan Iskan tersebut, masih ada tugas lain yang harus dilakukan oleh PLN selain Batam. Yakni, memelihara mesin-mesin lama yang usianya sudah puluhan tahun. Mesin-mesin tua itu harus “turun mesin” untuk di-over haul. Akibatnya, defisit daya listrik masih tetap terjadi di Tanjungpinang dan sekitarnya. Ini belum termasuk menyediakan kebutuhan listrik untuk sekitar 15 ribu calon pelanggan yang masih berjujai dalam barisan waiting list (daftar tunggu). Persoalan ini baru akan sedikit terbantu jika pembangunan pembangkit listrik di Galang Batang yang diperkirakan akan menghasilkan daya 30 MW. Akan tetapi, pembangunan pembangkit di Galang Batang baru akan menyelesaikan persoalan listrik untuk menormalkan kondisi listrik saat ini ditambah untuk memenuhi kebutuhan 15 ribu calon pelanggan. Artinya, untuk mengantisipasi kebutuhan kelistrikan secara umum di Tanjungpinang dan Bintan, termasuk menyuplai listrik untuk pusat ibukota Kepri di Pulau Dompak, mau tidak mau, PLN harus bekerja lebih keras untuk menyediakan listrik.

Itulah sebabnya, seperti diakui oleh Dirut PT PLN Dahlan Iskan, solusi jangka panjang untuk Kepri, terutama di Pulau Bintan, adalah dengan interkoneksi listrik Batam-Bintan. Sebab, dari seluruh kabupaten/kota di Kepri, hanya Batam yang listriknya tercukupi 24 jam nonstop. Kalaupun ada pemadaman di Batam, itu lebih karena force majeur atau kerusakan pada pembangkit. Itupun tidak sering. Selain itu, jika pembangkit listrik baru milik PT PLN Batam di Tanjungkasam sudah selesai dibangun, maka Batam akan mengalami surplus listrik lebih banyak. Inilah yang dalam perencanaan PLN Pusat, akan dialirkan ke Pulau Bintan melalui kabel dari pulau ke pulau.

Persoalannya adalah, PT PLN Batam merupakan perusahaan swasta, sementara listrik di luar Pulau Batam, termasuk Tanjungpinang, dikelola oleh PLN Persero. Inilah yang selalu menimbulkan persoalan baru. Sebagai konsekwensi bahwa listriknya dikelola oleh pihak swasta (sebagai catatan, nama PLN Batam memiliki kepanjangan berbeda yakni, Pelayanan Listrik Nasional sedangkan PLN Persero kepanjangannya Perusahaan Listrik Negara), maka konsumen di Batam dikenakan “tarif regional”, sebuah tarif yang lebih tinggi disbanding tarif persero yang masih disubsidi oleh pemerintah. Inilah yang beberapa tahun lalu ditolak oleh DPRD Kepri dan DPRD Tanjungpinang. Mereka menolak tarif regional dengan alasan akan memberatkan masyarakat. Meskipun berkali-kali PLN Batam meyakinkan bahwa untuk masyarakat yang umumnya memakai daya 6 ampere ke bawah, tidak akan dikenakan tarif regional tersebut.

Kembali ke pernyataan Dirut PLN Pusat Dahlan Iskan, dia tetap meyakini bahwa solusi tepat jangka panjang untuk mengatasi krisis listrik di Tanjungpinang dan Pulau Bintan adalah dengan interkoneksi listrik Batam-Bintan. Sebab, selain PLN Batam surplus daya, Pulau Bintan sendiri tidak memiliki potensi sumber energi listrik memadai, misalnya batu bara, air terjun, atau gas, selain di Natuna. Tanpa interkoneksi listrik Batam ke Pulau Bintan, rasanya mustahil krisis listrik yang sudah berjalan bertahun-tahun tersebut akan terselesaikan dalam jangka panjang. Apalagi ke depan, perkembangan Tanjungpinang dan Bintan diprediksi akan semakin pesat, sehingga kebutuhan listrik dan airpun akan semakin meningkat dengan cepat. Soal rencana pengenaan tarif regional, kata Dahlan Iskan dalam sebuah tulisannya di media ini, lupakan sejenak, yang penting listrik normal dulu. Artinya, mungkinkah akan ada skenario dari PLN Pusat untuk mengatasi krisis listrik jangka panjang di Pulau Bintan (Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan) setelah mendatangkan 12 genset sewa dari Singapura itu?

Demikianlah. Jika kelak listrik dan air sudah tidak merupakan masalah klasik lagi di Tanjungpinang, mungkin si kepala dinas di atas tidak akan berani lagi mengeluarkan pernyataan bernada sindiran tersebut. Sebaliknya, boleh jadi dialah yang kelak akan meminta dimutasikan ke ibukota provinsi, pusat tamaddun Melayu ini. Sebab, saya tahu, dia sebenarnya adalah tipe kepala dinas pekerja keras dan menyukai suasana baru, hahaha…. ***

Catatan: tulisan ini sudah dimuat di Tanjungpinang Pos, edisi 30 Maret 2010.