Candra Ibrahim

“Gedung Gonggong” vs Air Bersih

10 May 2011 Catatan TP

AWAL pekan lalu, saya diterima Gubernur Kepulauan Riau HM Sani bersama Sekdaprov Suhajar Diantoro, di kantor keduanya, Graha Kepri, Batam Center, Kota Batam. Saya saat itu ditemani Pemred koran ini, Arham. Disebut kantor kedua, karena selain memiliki kantor di ibukota Kepulauan Riau, Tanjungpinang, gubernur juga biasa berkantor di Graha Kepri, Batam.

Keperluan saya menghadap gubernur, sebernarnya berawal dari keinginan gubernur untuk bersilaturahim dengan pimpinan media di Kepulauan Riau. Namun, karena kesibukannya sebagai orang nomor satu di provinsi ini, rencana tersebut belum terlaksana sejak dilantik pertengahan tahun lalu oleh Mendagri Gamawan Fauzi. Jadilah kami yang diundang ke kantor keduanya tersebut.

Awalnya, gubernur bercerita tentang keinginannya untuk memajukan provinsi ini dan menyelaraskannya dengan “perintah” Presiden SBY agar pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau mencapai 10 persen tahun ini. Itu semua hanya dapat terwujud jika sektor ekonomi dan investasi di Kepulauan Riau bergerak secara simultan. Salah satu trigger-nya, menurut gubernur, adalah keberadaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau sering disebut free trade zone (FTZ) untuk tiga kawasan utama, yakni Batam, Bintan (plus Tanjungpinang), dan Karimun. Namun, FTZ BBK sendiri dalam pengamatan saya belum berjalan sebagaimana diharapkan. Aturannya pun masih compang-camping. Terakhir, masuknya Pulau Janda Berhias ke FTZ Batam masih memicu polemik.

“Saya tak punya program yang muluk-muluk. Saya sudah mulai dengan program bedah rumah untuk masyarakat miskin yang nantinya akan mencapai 3 ribu rumah di Kepulauan Riau,” kata gubernur memulai cerita.

“Selain itu, saya juga sudah berhasil meminta satu kapal laut untuk penumpang. Rutenya nanti untuk masyarakat Anambas. Listrik juga, setelah beberapa kali kita bertemu dengan Dirut PLN Pak Dahlan Iskan, sudah lebih baik kondisinya saat ini. Soal air bersih, sedang kita usahakan. Jadi, kalau ada yang bilang belum melihat hasil kerja saya selama memimpin, harus fair dong. APBD ‘kan baru juga berjalan awal tahun ini. Nantilah dilihat akhir tahun, apakah setahun ini berjalan atau tidak,” tambah mantan wakil gubernur era Ismeth Abdullah tersebut.

Saya mencoba mengejar dengan pertanyaan seputar rencana gubernur membangun sebuah gedung di tepi laut Tanjungpinang. Rencananya Gubernur Sani akan membangun “Gedung Gonggong”. Di dalamnya akan ada perkantoran dan galeri seni-budaya. Dalam perbualan saya di jejaring social dengan seorang sejarawan Aswandi Syahri, saya usulkan kepadanya, jika kelak jadi juga dibangun, harus ada juga museum bahari, sebagai bukti bahwa Kepulauan Riau menghargai nilai-nilai kemaritiman dan kisah heroik Raja Haji Fisabilillah.

“Saya dengar, Pak Gubernur hendak membangun Gedung Gonggong. Saya pikir, itu tidak bersentuhan langsung dengan keperluan masyarakat banyak. Itu hanya sebuah gedung untuk icon Tanjungpinang saja. Padahal, rakyat masih sangat menginginkan suplay air bersih menjadi normal. Saya usul, hendaknya rencana pembangunan gedung itu dibatalkan atau ditunda sampai persoalan mendasar (air dan listrik) benar-benar tuntas,” kata saya.

Gubernur menghela nafas. “Saya sudah anggarkan untuk air bersih. Rencananya nanti akan disatukan Seipulai dengan waduk di Bintan. Airnya akan dialirkan ke masyarakat. Saya pikir, antara pemenuhan kebutuhan air bersih dan rencana gedung itu sejalan saja, keduanya kita kerjakan,” kata gubernur.
“Tapi, bukankah rencana normalisasi air bersih itu kelak baru akan tuntas 2013 atau bahkan 2014, sampai kemudian ada bantuan dari APBN untuk infrastrukturnya? Jadi, hingga 2013 rakyat masih akan kekurangan air bersih?” kejar saya.

“Tidak, kita sambil jalan. Kita usahakan Seipulai segera normal dan air bisa dinikmati segera, kita sudah anggarkan Rp20 miliar untuk itu. Jangka panjangnya baru 2013 waduk-waduk yang ada di Tanjungpinang dan Bintan kita satukan. Selanjutnya kita berharap suplay air untuk masyarakat akan terpenuhi. Untuk kantor provinsi di Dompak kelak, sementara pun kita mengandalkan air sumur,” terang gubernur.

Saya diam saja mendengar jawaban gubernur. Saya pikir, membangun “Gedung Gonggong” sebagai sebuah icon baru bagi Tanjungpinang, boleh jadi penting. Tapi tentu jauh lebih penting membereskan persoalan air bersih yang sudah menghantui kehidupan masyarakat sejak bertahun-tahun lalu. Ditambah lagi, jika melihat perkembangan Kota Tanjungpinang saat ini, bukan tidak mungkin kebutuhan terhadap air dan listrik akan semakin tinggi. Akibatnya, tentu akan terjadi kejar-kejaran, air yang mengejar pertumbuhan dan kebutuhan penduduk, bukan sebaliknya, air tercukupi untuk seluruh penduduk di ibukota Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Pulau Bintan umumnya. ***